Labuha – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebuah organisasi yang dikenal luas sebagai wadah kaderisasi mahasiswa Islam di Indonesia. Mantan fungsionaris PB HMI, Sumardi Karim mengeluarkan pernyataan tegas terkait isu politik praktis di Wilayah Lingkup Kabupaten Halmahera Selatan (Hal-Sel) yang diduga salah seorang Oknum mengatasnamakan HMI ke Salah Satu Calon Kepala Daerah.
Mantan Pengurus Besar HMI (X PB HMI) menyampaikan ketidakpuasan terhadap sejumlah oknum yang membawa nama organisasi tersebut ke dalam politik praktis, khususnya dalam konteks mendukung salah satu bakal calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan kini dianggap mencuat citra HMI sebagai Organisasi Pengkaderan.
“HMI didirikan untuk tujuan kaderisasi, mencetak kader-kader Islam yang berkualitas, bukan untuk dijadikan alat politik praktis. HMI telah berumur 77 tahun sejak didirikan pada 15 Rabiulawal 1366 H, atau tepatnya pada 5 Februari 1947 M, oleh Lafran Pane dan kawan-kawannya di Yogyakarta. Semangat dan tujuan awal HMI yang tertuang dalam konstitusi masih relevan hingga saat ini, yaitu mencetak kader-kader yang mampu berperan aktif dalam berbagai bidang, namun tidak sebagai alat politik,” ujar Sumardi Karim yang akrab disapa Dimas.
Pernyataan keras dari mantan PB HMI ini muncul setelah munculnya sejumlah laporan yang menyebutkan adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan HMI dalam mendukung salah satu bakal calon Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang mencederai nama baik organisasi yang selama ini dikenal independen dari kepentingan politik praktis. X PB HMI mengingatkan kepada seluruh anggotanya untuk tidak membawa nama organisasi dalam aktivitas politik yang bersifat praktis dan partisan.
“Sebagai mantan pengurus, kami merasa perlu untuk meluruskan pemahaman ini. HMI adalah organisasi kaderisasi, bukan organisasi politik. Jika ada anggota yang ingin berpolitik, silakan lakukan itu atas nama pribadi, bukan dengan membawa nama HMI. Ini penting untuk menjaga marwah dan independensi organisasi,” tegas Sumardi.
Selain itu, Sumardi juga mengingatkan bahwa HMI memiliki tugas mulia untuk mencetak kader yang berintegritas, mampu berpikir kritis, dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Namun, semua ini harus dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip independensi dan tidak terjebak dalam politik praktis yang dapat merusak citra organisasi.
Di akhir pernyataannya, X PB HMI berharap agar setiap anggota HMI tetap berpegang teguh pada prinsip dan tujuan organisasi yang telah digariskan sejak awal berdirinya. Mereka juga berharap agar polemik ini menjadi pelajaran bagi seluruh kader untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, khususnya yang berkaitan dengan ranah politik. Dengan demikian, X PB HMI mengajak seluruh kader HMI untuk bersama-sama menjaga marwah organisasi yang telah dibangun selama 77 tahun ini, agar tetap menjadi organisasi yang dihormati dan disegani di tengah masyarakat. (ko2)
